Postingan

hak berdaulat negara

Berbicara tentang wilayah laut indonesia, perlu adanya pemahaman terhadap hak dan kewenanganatas laut sesuai UNCLOS yang dibedakan berdasarkan derajat dan tingkat kewenangan bagi negara yang bersangkutan. Ada beberapa jenis laut yang mendapatkan perhatian dikaitkan dengan pengelolaannya, baik bagi Indonesia sendiri, bersama dengan negara-negara tetangga ataupun dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan regional dan internasional. Secara prinsip dalam kaitannya pengelolaan sumber daya laut dan perikannan, perlu diperhatikan 3 (tiga) jenis laut, meliputi : Wllayah laut dengan hak kedaulatan penuh bagi Indonesia atau dikenal sebagai wilayah kedaulatan Indonesia, meliputi laut pedalaman, laut Nusantara dan laut teritorial. Wilayah laut dengan hak berdaulat atas kekayaan alam yang dikandung serta memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal tertentu, meliputi wilayah perairan Zona Tambahan, zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. Wilayah laut, dimana Indonesia memiliki kepe

Upaya Hukum Pidana

PENDAHULUAN Latar belakang Para pencari keadilan yang berperkara di pengadilan, biasanya setelah melalui proses pemeriksaan dan pemutusan perkaranya, akan merasa kurang tepat, kurang adil sehingga menimbulkan rasa kurang puas.meskipun dalam memutus suatu perkara hakim telah mempertimbangkan dengan semasak-maskanya , yang melandasi keyakinannya untuk memutus perkara : demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945, memberikan kesempatan dan keleluasan kepada pencari keadilan untuk berdasarkan hukum dan melalui saluran hukum yang benar berusaha atau berupaya mengajukan rasa tidak/kurang puas atas putusan hakim tersebut dengan memohon untuk diuji kembali, upaya inilah yang dalam hukum disebut sebagai “UPAYA HUKUM” Rumusan Masalah Dalam tulisan ini akan dibahas hal-hal yang berhubungan dengan upaya hukum dalam acara pidana, yang meliputi, a. Upaya hukum biasa b. Upaya hukum luar biasa PEMBAHASAN Upaya

Analisis Penggunaan Debt Collector dalam Penagihan Utang Kartu Kredit

PENDAHULUAN Latar belakang Sejak zaman dahulu manusia menggunakan barang sebagai media pembayaran yang kita kenal sebagai sistem barter dimana untuk mendapatkan suatu barang harus ditukarkan dengan barang lain , seiring dengan perkembangan zaman cara ini mulai ditinggalkan setelah ditemukannya suatu alat pembayaran yang lebih praktis yang kita kenal saat ini dengan nama uang. Demgan uang kita bisa membeli semua kebutuhan yang kita inginkan, sehingga tak heran jika setiap orang berusaha untuk mendapatkan uang. Masalah yang timbul saat ini adalah bagaimana jika kita tidak memiliki uang sedangkan harus memenuhi kebutuhan kita yang terdesak, Dengan kemajuan yang ada, hal ini dapat diatasi dengan kehadiran suatu sistem pembayaran yang mana kita dapat membeli barang tanpa harus membayar pada saat itu juga yang dalam kehidupan sehari-hari biasa kita sebut kredit. Dengan kredit, kita dapat membayar barang sesuai dengan waktu dan kemampuan yang dapat kita sesuaikan , sehingga memu

Penyelesaian Perkara Koneksitas

PENDAHULUAN Latar Belakang Pada era reformasi terdapat sejumlah tuntutan yang dikumadangkan oleh para aktivis yang ditujukan kepada pemerintah dan salah satunya adalah penghapusan doktrin dwi fungsi ABRI, melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka mulai tanggal 1 Juli 2000, Polri dan TNI dinyatakan sebagai suatu keseimbangan yang terpisah dengan kedudukan yang setara. Dalam perkembagannya pemisahan kewenagan kedua lembaga ini dapat terlihat jelas dalam pasal 30 UUD 1945, dimana disana dikatakan bahwa TNI sebagai alat pertahanan Negara yang bertugas menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara, sedangkan POLRI sebagai alat Negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarkat serta menegakkan hukum. Kedua l

Analisis Masalah Pendaftaran Jaminan Fidusia

PENDAHULUAN Latar Belakang Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana disebut di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satunya ialah pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningka

Memanasnya Perang Yang Terlupakan (Perang Korea)

PENDAHULUAN Perang korea yang terjadi beberapa waktu yang lalu menyita banyak perhatian dunia, Serangan artileri Korea Utara ke Korea Selatan membuat suasana di kawasan itu mendadak tegang. Provokasi dari Korut sungguh di luar dugaan. Sejauh ini, tidak ada pihak di Korsel yang menduga akan mendapatkan bombardir peluru artileri. Seperti dilansir Reuters, Selasa (23/11/2010), provokasi memang dimulai oleh Korut, Pada sekitar pukul 15.00 waktu Korea, atau 13.00 WIB, Korut tiba-tiba menembakkan artileri ke arah Pulau Yeonpyeong, Setidaknya 60-70 rumah kebakaran akibat serangan ini. Sekitar 10 menit kemudian, Korsel langsung membalas serangan artileri. Kedua pihak saling balas bombardir. Sementara saksi mata mengatakan warga Yeonpyeong dievakuasi ke dalam bungker. Artileri Korut pun melumpuhkan listrik di Pulau Yeonpyeong, dua warga dilaporkan terluka. Asap mulai mengepul tinggi dari rumah-rumah warga. Pihak militer Korsel menyatakan status siaga tinggi. Satu jam berlalu